G
N
I
D
A
O
L

Qudwah Hasanah Satu Abad Hulu Hilir Kiai NU #1

KH. Mufid Mas’ud, Pandan Aran, berdasarkan penuturan yang ditulis Tim NUMeID (2009) pernah menyampaikan bahwa mempelajari perjalanan khidmah para kiai dan ulama bukan untuk kultus individu. Tetapi untuk diambil qudwah hasanah (teladan yang baik).

Memasuki satu Abad NU dengan dinamika pasang surut, panas dingin konstalasi ruang yang melingkupinya dengan mencermati eksistensinya terasa begitu berarti. Sebab pada kenyataannya kondisi bangsa kita masih memerlukan daya dorong motivasi figur untuk membangun peradaban bangsa ber-azas Pancasila dan UUD 1945.

Diksi aktual qudwah hasanah yang kental dengan peradaban kemuliaan akhlak, keluhuran budi, keagungan religiusitas masih relevan untuk diikuti yang lahir dari para kiai itu, antara lain terkait: konsistensi, keteguhan, kesabaran, keikhlasan, kedisiplinan, dan bentuk-bentuk sifat emosional dan sifat manusia lainnya yang mulia.

Selain itu juga yang menarik lainnya hubungannya dengan kekuatan dan selalu ikhtiar pencarian kematangan religius dan intelektual, karena dengan yang satu ini menjadikan ciri khas seorang kiai sebagai figur ambiya’. Dimana dakwahnya sudah semestinya selalu terlecut dari gubahan: pengalaman, pengetahuan, analisis, dan sintesis, serta antitesis. Baik bersifat ritus religius hingga sampai fenomena intelektual, sosial, kultural, dan habituasi kesemestaan.

Di dalam sosok kiai selalu tumbuh kembang suara hati sejati dalam God Spot spiritual menuju puncak ke-(Tuhan)-an.

Kilas balik, Nahdlatul Ulama, yang kemudian disingkat NU. Artinya kebangkitan ulama. Organisasi ini didirikan oleh para ulama bertepatan 31 Januari 1926 M/16 Rajab 1344 H di Surabaya.

Kala itu, NU bangkit dipicu pergolakan pemikiran keagamaan dan politik dunia Islam. Syarif Husein, Raja Hijaz (Makkah) yang paham Sunni ditaklukkan oleh Abdul Aziz bin Saud yang beraliran Wahabi pada tahun 1924.

Setelah berkuasa, Raja Ibnu Saud bergerak cepat melebarkan sayap kekuasaannya ke seluruh dunia Islam. Ia berdalih kejayaan Islam yang pernah ada di Turki sudah seharusnya dicapai lagi pasca runtuhnya Daulah Usmaniyah. Melalui rencana Muktamar Khilafah di Kota Suci Makkah, sebagai langkah penerus Khilafah.

Parahnya ia hendak melarang semua bentuk amaliyah keagamaan ala Sunni, yang sudah berjalan berpuluh-puluh tahun di Tanan Arab, dan akan menggantinya dengan amaliyah Wahabi.

Amalan agama dengan sistem bermazhab, tawassul, ziarah kubur, maulid Nabi, dan lain sebagainya, akan segera dilarang.

Tatkala rencana muktamar khilafah di Tanah Suci Makkah mengundang perwakilan muslim se-dunia, termasuk Indonesia, rekomendasi tokoh ulama Indonesia terdaftar nama-nama antara lain: HOS Cokroaminota (SI), KH. Mas Mansur (Muhammadiyah) dan KH. Abdul Wahab Hasbullah (pesantren). Namun, nyatanya nama KH. Abdul Wahab belakangan terhapus dari daftar undangan. Alasan politisnya Kiai Wahab tidak mewakili organisasi resmi, maka namanya dicoret dari daftar calon utusan.

Peristiwa itu menyadarkan para ulama pengasuh pesantren akan pentingnya sebuah organisasi. Sekaligus menyisakan spirit, karena tidak ada lagi yang bisa dititipi sikap keberatan akan rencana Raja Ibnu Saud yang akan mengubah amaliyah beragama dengan model Wahabi.

Para ulama pesantren sangat tidak bisa menerima kebijakan raja yang anti kebebasan bermadzhab, anti maulid Nabi, anti ziarah makam, dan lain sebagainya. Bahkan terdengar isu makam Nabi Muhammad Saw. berencana digusur.

KH. Hasyim Asy’ari sebenarnya tidak mempersoalkan upaya pembaruan yang digagas Ibnu Saud dan bisa menerima gagasan para kaum modernis untuk menghimbau umat Islam kembali pada ajaran Islam murni. Hanya saja, Kiai Hasyim tidak bisa menerima pemikiran mereka yang meminta umat Islam melepaskan diri dari sistem bermadzhab.

Pembaruan dengan cara melecehkan, merendahkan dengan olokan membodoh-bodohkan bukan pilihan kaum pesantren. Bagi mereka pembaruan tetap dibutuhkan. Namun tidak dengan meninggalkan khazanah keilmuan yang sudah ada dan masih relevan.

Tak ada pilihan lain akhirnya kecuali Jam’iyyah Nadlatul Ulama harus diwujudkan para ulama. Berdiri tegak di Nusantara atas dukungan para ulama baik dalam dan luar negeri.

Hadratus Syeikh KH. Hasyim Asy’ari, pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur sebagai founder utama. Sedangkan yang bertindak sebagai penggerak adalah KH. Abdul Wahab Hasbullah, murid utama Mbah Hasyim yang lincah, enerjik, dan banyak akal. Beliau juga pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang.

Susunan Pengurus PBNU yang pertama (1926) Syuriah: Rais Akbar: KH. M. Hasyim Asy’ari (Jombang), Wakil Rais Akbar: KH. Dahlan Ahyad, Kebondalem (Surabaya), Katib Awal: KH. Abdul Wahab Hasbullah (Jombang), Katib Tsani: KH. Abdul Chalim (Cirebon).

A’wan: KH. Mas Alwi Abdul Aziz (Surabaya), KH. Ridwan Abdullah (Surabaya), KH. Said (Surabaya), KH. Bisri Syamsuri (Jombang), KH. Abdullah Ubaid (Surabaya), KH. Nahrowi (Malang), KH. Amin (Surabaya), KH. Masjkuri (Lasem), KH. Nahrowi (Surabaya).

Mustasyar: KHR. Asnawi (Kudus), KH. Ridwan (Semarang), KH. Mas Nawawi, Sidogiri (Pasuruan), KH. Doro Muntoho (Bangkalan), Syeikh Ahmad Ghonaim al-Misri (Mesir), KHR. Hambali (Kudus).

Tanfidziyah: Ketua: H. Hasan Gipo (Surabaya), Penulis: M. Sidiq Sugeng Judodiwirjo (Pemalang), Bendahara: H. Burhan (Gresik), Pembantu: H. Soleh Sjamil (Surabaya), H. Ichsan (Surabaya), H. Dja’far Alwan (Surabaya), H. Usman (Surabaya), H. Nawawi (Surabaya), H. Dachlan (Surabaya), H. Mangun (Surabaya).

Organisasi Nahdlatul Ulama didirikan dengan tujuan untuk melestarikan, mengembankan dan mengamalkan ajaran Islam Ahlussunnah Waljamaah dengan menganut salah satu dari empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali).

Bahkan dalam Anggaran Dasar yang pertama (1927) dinyatakan bahwa organisasi tersebut bertujuan untuk memperkuat kesetiaan kaum muslimin pada salah satu madzhab empat. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan kala itu antara lain:

  1. Memperkuat persatuan ulama yang masih setia kepada madzhab; 2. Memberikan bimbingan tentang jenis-jenis kitab yang diajarkan pada lembaga-lembaga pendidikan Islam;
  2. Penyebaran ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan madzhab empat; 4. Memperluas jumlah madrasah dan memperbaiki organisasinya; 5.Membantu pembangunan masjid-masjid, langgar dan pondok pesantren: 6. Membantu anak-anak yatim piatu dan fakir miskin.

Dalam Pasal 3 Statuten Perkumpulan NU (1933) disebutkan:
“Mengadakan perhubungan diantara ulama-ulama yang bermadzhab, memeriksa kitab-kitab apakah itu dari kitab Ahlussunnah Waljamaah atau kitab-kitab ahli bid’ah, menyiarkan agama Islam dengan cara apa saja yang halal; berikhtiar memperbanyak madrasah, masjid, surau dan pondok pesantren, begitu juga dengan hal ikhwalnya anak yatim dan orang-orang fakir miskin, serta mendirikan badan-badan untuk memajukan urusan pertanian, perniagaan, yang tidak dilarang oleh syara’ agama Islam.”

Contoh kekinian kiprah ulama Nahdlatul Ulama berbasis Islam Nusantara, Islam rahmatan li-l-alamin. Konteks nasionalis, organisasi para ulama ini juga memainkan peran penting di kancah pergaulan internasional. Paradigma yang dipakai adalah pendekatan keagamaan dan keulamaan, bukan pendekatan politik formal G to G atau antar pemerintah.

Sebelum NU berdiri 1926 , para ulama pesantren sudah memainkan peran diplomasi internasional. Misalnya melalui pembentukan Komite Hijaz awal 1926 atas inisiasi KH. Abdul Wahab Chasbullah melobi pemerintah Arab Saudi agar memberikan kebebasan beragama bagi penganut mazhab di Makkah dan Madinah setelah kedua kota suci itu direbut oleh kalangan Wahabi.

Sebelumnya ada KH. Abdul Mannan Dipomenggolo, pendiri Pesantren Termas, Pacitan, Jawa Timur, yang mendirikan Ruwaq Jawi (tempat pondokan orang-orang Nusantara) sekitar tahun 1850 di Universitas Al-Azhar Cairo, Mesir.

Keberadaan Ruwaq ini menjadi basis interaksi anak-anak Indonesia dengan masyarakat Mesir, sekaligus menandai hubungan kedua bangsa ini yang sama-sama menghendaki kemerdekaan dan menolak penjajahan bangsa Eropa. Praktis kemudian Mesir memberi dukungan bagi kemerdekaan 1945.

Para ulama NU pada 1960 juga dikenal gigih mempelopori lahirnya Konferensi Islam Asia Afrika sebagai kelanjutan dari Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Ini untuk pembebasan dan kedamaian di dunia ketiga, dan negara-negara Islam khususnya, yang baru merdeka dari kolonialisme Eropa. Sekaligus memberi landasan baru bagi usaha-usaha diplomasi publik negara Indonesia di panggung internasional.

Diplomasi publik NU ini kemudian terhenti di masa Orde Baru, dimana rezim militer-teknokratik Suharto meminggirkan peran ulama dari kancah politik.

Pasca peristiwa 11 September 2001, peran internasional NU kembali muncul, seiring merebaknya konflik bernuansa agama di berbagai negara. NU tampil dengan pendekatan keulamaan, agar dapat mengambil inisiasi meredakan ketegangan antara dunia muslim dan Barat. Masyarakat internasional pun mulai melihat NU sebagai organisasi keislaman yang bukan teroris, tapi justru melakukan pencerahan agar umat Islam tidak menjadi teroris.

Dalam sejumlah kesempatan beberapa tokoh pesantren dan pengurus PBNU diundang oleh negara-negara luar untuk menyampaikan visinya tentang dunia damai pasca 11 September. Visi NU dilihat lebih moderat, sehingga bisa diterima oleh berbagai kalangan. Bukan visi fundamentalisme, ekstrimis, bukan pula visi sekuler-liberalis.

Visi moderat dan tawassuth NU ini bisa menahan laju perkembangan paham-paham yang membenarkan aksi-aksi terorisme. Seperti ditunjukkan dengan pembentukan kelompok-kelompok lintas agama, pembentukan opini publik anti teror, hingga dukungan penanganan terorisme melalui hukum.

Visinya jelas, ajaran tawassuth dan moderasi dilandasi prinsip Islam rahmatan lil’alamin (Islam sebagai rahmat bagi segenap alam semesta), yang mencakup aspek pemikiran keislaman dan aspek ke-Indonesiaan.

Aspek ke-Indonesia-an peran internasional ini yang kemudian dilembagakan dalam wadah ICIS (International Conference of Islamic Scholars atau al-Mu’tamar ad-Dayly lil-Ulama wal-Mutsaqqafin) yang dibentuk PBNU di tahun 2003. Seperti yang dimainkan NU di masa-masa sebelumnya.

ICIS menggunakan pendekatan diplomasi publik ini untuk menguatkan peran diplomasi bilateral dan multilateral negara kita dalam mencapai kepentingan nasional sesuai dengan tujuan nasional yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa, yakni: Menciptakan Perdamaian Dunia. Begitulah peran global NU yang cukup bermakna, berasal dari kalangan ulama, zu’ama, aghniya, dan cendekiawan berbasis lembaga pendidikan.

Momentum Satu Abad 2023, STAI Denpasar mengambil peran strategis dalam mengokohkan Tri Sentra Pendidikan. Acara dibuka pembacaan ayat suci Alquran, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan Mars Yalal Wathan, berikut diakhiri doa.

Hadirin dan Hadirat Satu Abad NU di STAI Denpasar

Sambutan H Mahrusun terungkap bagaimana pun STAI bagian dari Nahdlatul Ulama. Selain itu ia sampaikan pendidikan selalu menarik, karena pendidikan menjadi hajat semua orang. “STAI Denpasar sudah meluluskan alumni yang cukup memenuhi masjid-masjid dan lembaga pendidikan di Bali. Lebih dari itu STAI Denpasar segera membuka Program S2 PAI,” paparnya.

Jumari menyampaikan bahwa Tri Sentra Pendidikan yang berpangkal orangtua, sekolah, dan masyarakat. Dengan berbagai penguatan kelembagaan manfaat bagi generasi mendatang

Sementara itu H. Abdul Azis, ketua Tanfiziyah Provinsi Bali mengatakan bahwa berdirinya NU tidak lepas dari kepentingan umat terhadap pendidikan.

“Moderasi beragama para guru wajib bagi para guru,” tegas Mahmudi, Pendis Kemenag Kanwil Provinsi Bali. Selain itu Kementerian Agama wajib selalu mengadakan peningkatan guru-guru, bagaimana peningkatan madrasah agar merubah kehidupan dunia akhirat.